Metropos.co | Meranti – Terhentinya pelayanan Ambulance laut untuk sementara waktu dikarenakan tunggakan hutang yang sangat dahsyat menyisakan luka batin bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, bagaimana tidak dengan Geografis di kelilingi laut tentunya ambulance laut sangat membantu dan mempercepat mengevakuasi pasien yang berada di Pulau yang bersebrangan dengan Tebing Tinggi, namun hal itu harus terhenti akibat tunggakan BBM dan Oli akibat di tunda bayar.
Ketua HMI Meranti, Mohd Ilham menuturkan bahwa pemerintah daerah telah abai terhadap layanan kesehatan, hal sefundamental itu tidak mampu untuk di selesaikan, ambulance tersebut jelas menjadi urat nadi bagi Masyarakat Meranti.
“Kami kira Pemerintah Daerah hari ini abai terhadap layanan kesehatan, kita tau bahwa ambulance laut adalah hal fundamental yang tidak boleh terhentikan, karena itu sangat penting. Hari ini kita lihat Pemerintah Daerah seperti main main saja dengan nyawa Masyarakatnya”, kata ilham (Kamis,04/09/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ilham menagih janji janji politik Asmar Muzamil pada saat kampanye pilkada kemaren, yang kata nya unggul, agamis, dan sejahtera. Unggul di berbagai bidang salah satunya adalah kesehatan, bagaimana mau unggul di bidang kesehatan kalau pemerintahnya saja abai terhadap layanan kesehatan.
“Kami menagih janji politik Asmar Muzamil pada saat kampanye kemaren, jangan visi misi itu hanya sekedar bualan politik saja pada saat kampanye, namun memang harus benar benar dilaksanakan, karena visi misi itu adalah bentuk janji kepada seluruh masyarakat Meranti,” tutur ilham
visi misi unggul, agamis, sejahtera, bagaimana kita mau unggul di bidang kesehatan, kalau Pemerintah Daerah saja abai terhadap pelayanan kesehatan.
Kalau kita lihat dari postur APBD di 2024, ada sekitar 25 persen pengalokasian anggaran untuk kesehatan, namun mengapa bisa terjadi tunda bayar, dan kita tau layanan kesehatan adalah hal wajib yang harus di selesaikan.
“Dari beberapa sumber yang kita dapatkan, bahwa ada sekitar 25 persen pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah untuk kesehatan, namun kenapa hal tersebut bisa terjadi? layanan kesehatan merupakan hal wajib yang seharusnya diselesaikan,” tambahnya.
Ilham menambahkan, Kita minta pemerintah daerah serius dalam menanggapi persoalan ini, dan kami minta DPRD juga ambil langkah tegas untuk memanggil dinas kesehatan, dari 25 persen tersebut kemana saja habis anggaran tersebut, kami menduga ada hal hal yang tidak baik terjadi di dinas kesehatan kabupaten Kepulauan Meranti.
Ilham menyampaikan, semalam kita juga dapat kabar bahwa ada persoalan teknis dalam pengiriman obat oleh dinas kesehatan, masa hal hal yang menyangkut nyawa masyarakat bisa di sepelekan seperti itu. Jangan sampai kebutuhan obat tidak ada di rumah sakit.
Kalau hal ini terus berlanjut dan tidak bisa di selesaikan secepat mungkin, kami akan sampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah Daerah, HMI akan menjadi organisasi pertama yang akan memberikan mosi tersebut.
“Jika hal ini tidak bisa di selesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, kami akan sampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Daerah, kami anggap pemerintah daerah gagal dalam mengelola pemerintahan nya, kita siap menjadi organisasi pertama yang menyampaikan mosi tersebut,”tegasnya.
Dwi Kalek
