METROPOS.CO | ROKAN HILIR PANIPAHAN – Tokoh muda Kabupaten Rokan Hilir, Wais Al Qurni meluapkan kemarahan keras terhadap Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai gagal total menjaga dan melindungi perairan daerahnya sendiri. Laut Rohil yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat kini seperti dibiarkan tanpa penjagaan, tanpa kontrol, dan tanpa kepedulian.
Ketiadaan anggaran patroli dari Pemerintah Provinsi Riau menjadi bukti nyata lemahnya komitmen dalam menjaga kedaulatan perairan. Kondisi ini membuka ruang bebas bagi praktik illegal fishing yang semakin hari semakin merajalela, khususnya di wilayah Kecamatan Pasir Limau Kapas.
Ironisnya, ketika para pelaku illegal fishing leluasa mengeruk hasil laut, masyarakat lokal justru semakin terpinggirkan di tanahnya sendiri. Nelayan tradisional kehilangan hasil tangkapan, kehilangan pendapatan, bahkan kehilangan harapan.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, ini sudah masuk kategori pembiaran yang menyakitkan. Laut Rohil seperti diserahkan begitu saja kepada para pelaku perampokan sumber daya,” tegas tokoh muda Rohil.
Padahal, Kecamatan Pasir Limau Kapas dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi perikanan yang sangat besar dan strategis, bahkan disebut-sebut pernah menjadi salah satu penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Norwegia. Potensi ini seharusnya menjadi kekuatan ekonomi daerah, bukan justru dibiarkan hancur oleh praktik ilegal.
Lebih memprihatinkan lagi, sekitar 90 persen masyarakat di Panipahan menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Artinya, kerusakan dan pembiaran di sektor perairan bukan hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
Kekecewaan masyarakat kini memuncak. Mereka merasa diabaikan, ditinggalkan, dan tidak dianggap oleh pemerintah provinsi. Jeritan nelayan seolah tidak pernah sampai ke telinga para pengambil kebijakan di Riau.
“Jika pemerintah terus diam, maka jangan salahkan jika masyarakat menilai negara telah gagal hadir melindungi rakyatnya sendiri. Laut kami dijarah, nelayan kami menjerit, dan pemerintah justru memilih bungkam,” pungkasnya dengan nada keras.
Masyarakat Rohil mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengambil langkah nyata: menganggarkan patroli laut, memperketat pengawasan, dan menindak tegas pelaku illegal fishing. Jika tidak, maka kerusakan yang terjadi hari ini akan menjadi kehancuran permanen bagi masa depan perikanan Rohil. Pungkasnya (MH/IDRUS)
